Jumat, 22 November 2019
Home / Pro Otonomi / Lambar / Kejari Lambar Sosialisasi Dana Desa dan TP4D

Kejari Lambar Sosialisasi Dana Desa dan TP4D

LAMPUNG BARAT - Sosialisasi Penggunaan Dana Desa Oleh Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Negeri Liwa Di GSG Ratu Piekulun RSUD Alimuddin Umar Liwa kemarin.

Acara tersebut di hadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Adi Utama, Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Alex Rahman SH.MH, Kepala DPMP Kabupaten Lambar Drs. Nukman, Insfektorat, serta Peratin Se Lambar sebanyak 100 orang lebih.

Dalam sambutannya ketua Kejaksaan Negeri Liwa Alex Rahman SH menyampaikan kegiatan ini merupakan program  yang serentak kejaksaan secara nasional untuk memberikan sosialisasi Dana desa. Sosialisasi ini juga di selenggarakan sebagai wadah pendampingan dan pemberian pemahaman mengenai mekanisme penggunaan dana desa.” Kami berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman para Peratin dan pengakat pekon sehingga penyerapan anggaran desa lebih efektif dan meminimalisir penyelewengan “, Ujarnya.

Selanjutnya ia juga menghimbau agar pemrintah desa  pro aktif berkonsultasi kepada TP4D bila menemui kendala terkait penggunaan dana tersebut.” Mari kita kerja bersama-sama dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasannya mengawal pembangunan di Kabupaten Lambar ini”, Tutupnya sembari menambahkan jangan sampai terlibat dalam pelaksaan program pusat tersebut tersangkut dengan masalah hukum akibat menyelewengkan dana dari pemrintah pusat tersebut.

Sementara itu dalam sambutanya Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Adi Utama menyampaikan  sebagaimana kita maklumi bahwa pada tahun 2014 telah lahir undang-undang yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan pembangunan dan penataan masyarakat secara umum, khususnya bagi pembangunan desa, yakni dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lahirnya undang-undang desa ini, membawa implikasi mendasar terhadap kelembagaan dan tata hubungan antar unit pemerintahan.  undang – undang ini setidaknya menuntut perubahan paradigma dalam memandang desa atau pekon dikarenakan adanya otonomi desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. (doni/feb)

Kejari Lambar Sosialisasi Dana Desa dan TP4D


Advertorial