Jumat, 20 September 2019
Home / Nusantara / Komisi XI DPR RI Minta Gubernur DKI Tertibkan Indomaret Bodong

Komisi XI DPR RI Minta Gubernur DKI Tertibkan Indomaret Bodong

Senator.co.id (Jakarta) -  Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal Sikumbang menegaskan perkembangan perusahaan minimarket seperti Indomaret di Jakarta telah 'membunuh' warung-warung milik masyarakat kecil.

"Jika pendiriannya Indomaret tidak disertai izin yang lengkap sudah tentu harus distop dan ditutup," kata Refrizal kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Refrizal mengaku heran dan berjanji akan meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menertibkan minimarket yang tidak berizin seperti di Jakarta Utara.

"Selain menutup usaha milik rakyat kecil seperti warung dan pasar tradisional, minimarket seperti itu bisa juga bentuk nyata dari monopoli perdagangan dari kelompok tertentu. Apalagi saat ini ada program OK dan OC yang sudah diketahui masyarakat yang mendorong masyarakat kecil untuk berwiraswasta, seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memanggil atau mengumpulkan aparatur Pemkot di Jakarta Utara guna menertibkan tidak lengkapnya perizinan tersebut," tutur Refrizal panjang.

Kedisiplinan aparatur negara di DKI Jakarta ditegaskan politisi dari Sumatera Barat ini harus dimulai dari tingkat paling bawah dan dicontohkan dari pimpinannya.

"Seharusnya Gubernur DKI Jakarta segera melakukan penertiban minimarket bodong yang ada di Jakarta Utara. Kedisiplinan aparatur negara itu sudah harus dimulai dari bawah dan ketegasannya dicontohkan oleh pemimpinnya," katanya.

Sebelumnya diberitakan maraknya minimarket di Jakarta Utara meresahkan para pelaku usaha. Minimarket itu selain berdiri di lokasi perumahan juga tidak memiliki surat izin yang lengkap.

Sumber yang tidak ingin disebut namanya menyebutkan minimarket Indomaret yang berada di Jalan Bisma Raya, Sunter, Jakarta Utara, tidak memiliki izin pendirian yang lengkap. Jikapun ada IMB yang dibuat bertujuan untuk hunian bukan untuk toko swalayan.

"Biasanya izin yang dimiliki itu IMB untuk hunian bukan untuk toko swalayan," kata sumber tersebut.

Masih menurut sumber, Indomaret bodong lainnya di Jakarta Utara ada di Jalan Bugis, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Sumber itu menambahkan, masih ada beberapa lokasi dari Indomaret yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Ketua perizinannya itu yang namanya Teguh memiliki sifat yang ingin serba cepat dan target bisa dicapai. Sayangnya semua cara digunakan dan dihalalkan," kata sumber.

Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Utara, Lamhot Tambunan mengatakan izin pendirian minimarket itu sangat ketat. Menurut dia jika satu izin saja tidak dilengkapi maka minimarket itu tidak bisa beroperasi melakukan jual beli.

"Jika hal itu tidak ada maka pihak Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) di setiap wilayah tidak dapat mengeluarkan Izin usaha toko swalayan. Hal itu sesuai Pergub Nomor 47/2017 tentang izin usaha toko swalayan (IUTS)," kata Kepala UP PTSP Jakarta Utara Lamhot Tambunan kepada beberapa wartawan, Jakarta (27/5/2019).

Bahkan menurutnya, jika sesuatu pekerjaan tidak memiliki izin berdasarkan bahasa hukum dapat disebut ilegal.

Berdasarkan penelusuran, keberadaan minimarket Indomaret di Jakarta Utara, ada 2 yang tidak memiliki izin lengkap untuk bertransaksi jual beli di Pemprov DKI.

Saat ditanyakan ke bagian perizinan Indomaret, meski awalnya membantah namun akhirnya mengakui dengan alasan sedang dalam proses semua perizinannya tersebut.

"Untuk yang di Jalan Bisma Raya Sunter itu saat ini sudah memiliki izin, namun ada beberapa yang masih dalam proses," kata Teguh.


Penulis: Ronald T Komisi XI DPR RI Minta Gubernur DKI Tertibkan Indomaret Bodong


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial