Minggu, 15 September 2019
Home / Nusantara / Alamat Palsu, Perusahaan Pengadaan Barang Dijadikan Pemenang Tender Ratusan Juta

Alamat Palsu, Perusahaan Pengadaan Barang Dijadikan Pemenang Tender Ratusan Juta

Tangerang, Senator.co.id -  Perusahaan pemenang tender pengadaan barang senilai ratusan juta di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang diduga beralamat palsu. 

Dugaan ini ditemukan setelah melakukan pemeriksaan dan ricek ke alamat CV KB yang merupakan perusahaan pemenang tender dari pengadaan barang di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tangerang. Berdasarkan informasi awal di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, pemenang tender proyek senilai hampir Rp 1 miliar pada APBD Perubahan 2018 itu beralamat di Griya Berkah Insani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. 


Setelah ditelusuri, alamat yang tertulis lengkap di situs LPSE ini ternyata bukan alamat kantor CV KB melainkan alamat dari rumah yang telah ditempati lama oleh keluarga biasa.


"Itu bukan kantor atau perusahaan, tetapi rumah tempat tinggal yang sudah ditempati lama. Di sana mereka tinggal sudah lama. Dan dulu ada pertanyaan juga yang bertanya sama dengan mas-mas saat ini," kata pria yang diminta itu. Rumah di Griya Berkah Insani, Kabupaten Tangerang, Kamis (11/4/2019). 


Berdasarkan catatan, di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, penyedia barang / jasa wajib memenuhi kualifikasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tertuang dalam Pasal 17 perpres tersebut.


Persyaratan kualifikasi lebih spesifik dalam Peraturan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai turunan dari Perpres No 16 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, salah satu syarat kualifikasi administrasi atau legalitas penyedia barang / jasa yang disediakan kantor dengan alamat yang benar , tetap dan jelas. Kantor atau tempat usaha tersebut dapat berupa milik sendiri atau sewa.


Menurut sumber senator, di Kejaksaan Agung, keberadaan ketidaklengkapan persyaratan administrasi tetap dimenangkan, dipertanyakan persyaratan yang bertentangan dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Itu bisa jadi salah satu indikasi adanya proses penyimpangan. Yang terpenting adalah proses yang lain yang juga menyimpang. Perlu ditindaklanjuti, ”katanya melalui pesan singkat kepada senator, beberapa waktu yang lalu. 


Menurut jaksa yang mengundang di Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi ini, penunjukan atau pemilihan penyedia barang yang tidak memenuhi persyaratan, memunculkan dugaan dalam proses evaluasi administrasi maupun teknis, tidak dilakukan dengan benar.


“Ada indikasi tindakan melawan hukum. Diduga dalam proses pemeriksaan (evaluasi) kualifikasi oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kelompok Kerja Pemilihan tidak disetujui dengan benar, ”katanya. 


Sementara saat ingin ditanyakan atas hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Engkos Zarkasyi belum bisa ditemui. Menurut stafnya, Engkos sedang ada rapat di luar kantor. 


Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) Khalid Mustafa meminta pelaksana pengadaan barang dan jasa lebih mewaspadai titik lemah atau kepentingan yang meningkatkan kepentingan hukum atau kejahatan. Prioritas dalam pemilihan penyedia barang dan jasa.


Menurut Khalid, ada beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan menimbulkan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di meminjamkan alamat penyedia barang / jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan sebenarnya dengan 'pinjam bendera'. 


"Penyedia barang dan jasa yang menggunakan alamat palsu pada dokumen perizinannya, jelas merupakan bentuk yang menentang dan bertindak melawan hukum. Sedangkan praktik 'pinjaman pinjam' dapat dilakukan untuk peminjam yang dapat membeli 'bendera' perusahaan," tandasnya.(Adm/Ky)
Alamat Palsu, Perusahaan Pengadaan Barang Dijadikan Pemenang Tender Ratusan Juta


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial