Jumat, 22 November 2019
Home / Kosmo Politan / Rapat Paripurna Dewan, Pj Sekprov Lampung Serahkan Dokumen APBD P 2019

Rapat Paripurna Dewan, Pj Sekprov Lampung Serahkan Dokumen APBD P 2019

Lampung- Gubernur Lampung diwakili Pj. Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan dua Dokumen Raperda kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Yaitu Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2019 dan Raperda tantang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

Penyerahan dokumen dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 dan penyampaian rancangan peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (12/8/2019).

Sebelumnya, dalam Sambutannya Pj Sekda menyampaikan, memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung di tetapkan struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

"Pertama, target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar menjadi sekitar Rp. 7,3 T, (Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp. 2,9T, dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 4,3T dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 59M).

Kedua, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 7,4T, yang terdiri atas Belanja Tidak Langsungsekitar Rp. 4,8T dan Belanja Langsung sekitar Rp. 2,6T.

"Ketiga, potensi pembiayaan daerah netto pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sekitar Rp. 117,8M, yang digunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah," jelas Fahrizal.

Kemudian dilanjutkannya, Struktur Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 terdiri atas penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA sebesar Rp. 93,8M, dan Pinjaman Daerah sekitar Rp. 120M.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sekitar Rp. 96M. Dana tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 25,5M dan Pembayaran Pokok Utang berkisar Rp. 70,6M.

"Belanja langsung dalam Perubahan APBD TA 2019 dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan yang diintegrasikan dengan Visi Misi Rakyat Lampung Berjaya", kata Fahrizal.

Fahrizal menyampaikan bahwa RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 ini memiliki nilai yang strategis yang sangat tinggi, mengingat RPJMD periode ini merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 untuk fase lima tahunan yang terakhir. Sehingga keberhasilan Pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun 25 tahun terakhir akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan ataupun capaian Pembangunan Daerah pada RPJMD ini.

"Dokumen RPJMD ini bernilai strategis karena beberapa hal diantaranya media untuk mengimplementasikan janji politik Gubernur/Wakil Gubernur, Pedoman dalam penyusunan Renstra OPD Tahun 2019-2024, Pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan, Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah maupun kinerja Kepala OPD dan Menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota di provinsi Lampung. Oleh karena itu aspek keterukuran dalam RPJMD khususnya berkaitan dengan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program mutlak diperlukan," tegas Fahrizal.

Dalam sidang paripurna yang di Pimpin Langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal tersebut disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa sidang akan dilanjutkan  pada tanggal 15 Agustus 2019 mendatang dengan agenda mendengarkan pemandangan umum Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Lampung. (hum) Rapat Paripurna Dewan, Pj Sekprov Lampung Serahkan Dokumen APBD P 2019


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial