Jumat, 17 Agustus 2018
Home / Kosmo Politan / DPR Desak Aparat Hukum Serius Tangani Pelanggaran Hak Cipta

DPR Desak Aparat Hukum Serius Tangani Pelanggaran Hak Cipta

Jakarta, Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah yang mendengar masih adanya pelanggaran hak cipta berharap kepada aparat hukum untuk segera bersikap tegas sekaligus memberikan hukuman yang berat kepada para pelanggarnya.

"Pelanggaran UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta buktinya masih terjadi di lapangan. Saya mendesak kepada aparat penegak hukum untuk serius menangani pelanggaran karya intelektual. Para pelakunya harus dijerat hukuman yang berat," kata politisi dari PAN dari Dapil Jatim IV  ini, Anang Hermansyah kepada wartawan saat dihubungi wartawan.

Anang menambahkan saat ini Komisi X sedang mendesak pemerintah untuk segera menetapkan komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ia menjelaskan pekerjaan paling penting dari LMKN itu tak lain membuat bank data lagu.

"Dengan adanya big data dari lagu-lagu tersebut maka LMKN bisa dengan mudah menarik royalti dari para label dan perusahaan musik," katanya.

Sebelumnya diberitakan pencipta lagu anak-anak Titta Rizki menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan. Wanita asal Serang ini merasa ditipu puluhan juta oleh label musik.

"Saya merasa tertipu oleh label musik di bawah naungan PT Global Era Digital yang berkantor di bilangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tanpa pemberitahuan kepada saya sebagai pencipta lagu yang dinyanyikan penyanyi cilik Rayvelin, mereka enak saja mengganti judul lagu Allah ciptaan saya dengan nama Sholawat,"  kata Titta Rizki kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Selain mengganti judul lagu itu, mereka juga mengkomersilkan lagu-lagu ciptaan saya tersebut melalui media sosial seperti Youtube dan telah dijadikan RBT oleh beberapa provider selular. Dan semuanya tanpa seijin saya sebagai pencipta dan produser lagu yang sah," tambah Titta.

Sayang sampai berita ini diturunkan pihak dari label musik di bawah payung PT Global Era Digital belum mau memberikan hak jawabnya saat dihubungi melalui telepon selular. (adm/rob)
    
DPR Desak Aparat Hukum Serius Tangani Pelanggaran Hak Cipta


Berita Terbaru
Berita Lainnya



Klik! View Mobile Edition

Advertorial