Selasa, 18 Desember 2018

Pilgub Lampung, Partai Demokrat Tak Percaya Ridho Ficardo?

Eskalasi politik di Provinsi Lampung semakin memanas,  khususnya jelang Pemilihan Gubernur (pilgub) Lampung yang bakal dihelat Juni 2018 mendatang. 

Saat ini,  para konstetan tengah berupaya keras guna mendapatkan tiket rekomendasi dukungan partai politik parlemen untuk mencukupi syarat minimal pencalonan,  yakni 17 kursi suara DPRD Provinsi Lampung. 

Setidaknya,  dari empat nama Bakal Calon Gubernur Lampung,  hanya Bupati Lampung Tengah Mustafa dan ketua DPD I Golkar Lampung Arinal Djunaidi yang sudah bisa mengamankan tiket pilgub.

Hingga akhir Oktober ini,  Mustafa sudah mengantongi dukungan 3 parpol,  yakni NasDem dengan 8 kursi,  PKS dengan jumlah kursi yang sama dan Hanura dengan 2 kursi. 

Dengan begini, Koalisi NasDem,  PKS dan Hanura yang menamakan diri Koalisi Lampung KECe (KLK)  ini sudah mengantongi 18 kursi DPRD Lampung. 

Pun demikian, Mustafa yang juga duduk sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung itu juga masih berpeluang mendapatkan tambahan partai koalisi. Setidaknya ada dua parpol lain yang siap merapatkan barisan ke gerbong Koalisi Lampung KECe,  yakni PKB dan Partai Demokrat. 

Sementara itu,  Arinald Djunaidi juga telah mengamankan diri dengan mendapatkan dulungam Partai Golkar dengan 10 Kursi,  Partai Gerindra dengan 10 kursi,  Partai Amanat Nasional dengan 8 kursi. Total,  28 kursi DPRD Lampung sudah dikantongi. 

Tak hanya tiga parpol itu,  masih ada peluang Arinal untul mendapatkan tambahan dukungan parpol,  yakni melalui PKB dan PPP.  

Ya,  khusus untuk PKB,  DPP PKB masih menimang 2 nama untuk mendapatkan rekomendasi,  yakni antara Mustafa dan Arinal. 

Sedangkan PPP yang punya 4 kursi masih memberi waktu hingga 30 November mendatang kepada M. Ridho Ficardo untuk mendapatkan partai koalisi. Jika tidak,  PPP kemungkinan besar akan menjatuhkan rekomendasi cagub ke Arinal. 

Dari mata angin dukungan parpol,  tinggal Partai Demokrat (11 kursi), PP (4 kursi) ,  dan PDI Perjuangan (17 kursi) yang belum mengeluarkan SK surat rekomendasi. 

Memang,  PDI Perjuangan sudah megeluarkan surat tugas kepada Herman HN untuk mencari mitra koalisi dan juga sosok Calon Wakil Gubernur Lampung. Jika tidak berhasil,  pencalonan Herman HN untuk jadi cagub asal PDI Perjuangan bakal dievaluasi. 

Bagaimana dengan Ridho Ficardo?  Memang sangat disayangkan,  Ridho yang berlatar belakang pengusaha itu belum juga mengantongi surat rekomendasi dari partai mana pun.

Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Lampung,  ternyata tak lantas memuluskan jalan nya untuk mendapatkan surat rekomendasi. Hingga saat ini,  Soesilo Bambang Yudhoyono belum juga menandatangani surat rekomemdasi. 

Bahkan,  sumber terpercaya di DPP Partai Demokrat menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan menjatuhkan surat rekomendasi ke Ridho. Sejumlah pertimbangan ekstrim melatarbelakangi sikap DPP PD ini.

Kalau pada akhirnya DPP PD tidak menjatuhkan pilihan ke Ridho,  maka mau tidak mau Ridho mesti berkoalisi dengan calon lain yang sudah mengamankan perahu parpolnya atau berupaya keras "menggusur" Herman HN dari Bakal Calon yang akan diusung PDI Perjuangan. 

Ini bisa saja terjadi mengingat hubungan baik yang terjalin antara Ridho Ficardo dan Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Dengan bubungan yang sudab terjalin baik,  tidak menutup kemungkinan Ridho bisa mendapatkan "dukungan" Partai Pememang Pemilu 2014 lalu itu.

Tentu saja,  jika Ridho mendapat dukungan PDI Perjuangan,  ini bukanlah dukungan gratis. Setidaknya,  Ridho harus bisa memanangkan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang dan harus berkontribusi besar mendulang suara bagi PDI P. (*)

Pilgub Lampung, Partai Demokrat Tak Percaya Ridho Ficardo?