Selasa, 12 Desember 2017

Flyover MBK Bandar Lampung, Beradu Sok Kuasa?

Mall Boemi Kedaton (MBK), salah satu pusat perbelanjaan di Bandar Lampung benar-benar mendapat durian runtuh. Makin tenar, makin berkibar. 

Ya,  Barangkali MBK menjadi satu-satunya pihak yang secara tidak langsung diuntungkan dengan adanya "gulat" antara Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung terkait pembangunan Flyover di ruas jalan Z. A Pagar Alam atau tepatnya yang ada di depan MBK. 

Puncaknya, tadi malam (16/06/17), atas nama Kementrian PUPR,  Pemprov  yang meminta bantuan Polda Lampung "menggusur"  material pembangunan Flyover MBK. Pembangunan Flyover dipaksa berhenti hingga H+5 Idul Fitri. 

Pemprov berdalih,  Proyek Flyover yang dikebut Walikota Bandarlampung Herman HN itu belum dilengkapi dokumen perizinan.Tak hanya itu, Pemprov menuding bahwa kemacetan di titik ini semakin parah lantaran penyempitan jalan akibat adanya material jembatan. Apalagi,  sekarang sudah dekat perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. 

Meski sempat memanas,  akhirnya Kapolda Lampung bersama jajaranya bisa menetralisir dan mendinginkan suasana. Ini patut diacungi jempol,  karena beredar kabar bahwa Satpol PP Provinsi Lampung akan diturunkan,  sementara di bagain lain,  Kasat Pol PP Bandar Lampung juga memimpin langsung "pasukan" untuk di area proyek. Satuan Brimob dengan senjata lengkap pun bersiaga di pom bensin,  tepat di samping lokasi proyek. 

Riuhnya pembangunan Flyover MBK memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik 2 aktor kepala daerah. Satu gubernur,  yang satu lagi walikota. Ya,  Muhammad Ridho Ficardo vs Herman Hasanusi. 

Meski belum tentu bertarung,  saat ini keduanya punya hasrat untuk berkuasa di Provinsi Lampung lewat Pemilihan Gubernur 2019-2024 yang akan dihelat Juni 2018 mendatang. Makanya,  di setiap kesempatan,  dua sosok ini kerap kali ribut, bertengkar, sindir-menyindir dengan maksud untuk saling menjatuhkan. 

Pasang surut hubungan Ridho-Herman dengan masing-masing gerbongnya tidak lepas dari Pilgub Lampung 3 tahun silam. Saat itu, Herman HN yang diprediksi bakal menjadi Gubernur Lampung berhasil ditumbangkan Ridho Ficardo yang saat itu masih dianggap bau kencur karena minim pengalaman plus tak punya rekam jejak mentereng. 

Saat itu,  Herman yang berpasangan dengan Zainuddin Hasan (sekarang jadi Bupati Lampung Selatan) mendapatkan 33,12 persen suara sedangkan Pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri mendulang 44,96 persen suara.

Legitimasi kemenangan Ridho pun cukup panjang,  lantaran Herman HN tak puas dengan hasil pilgub,  kubu Herman lantas melakukan gugatan sengketa pilgub ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Deretan "kejang-kejang" nya hubungan gubernur-walikota ini terekam beberapa kali dalam waktu yang tak lama.  Seperti halnya saat Herman HN yang memutuskan untuk "membubarkan" SMKN 9 Bandar Lampung pada 2016. Saat itu,  Ridho menyatakan pasang badan! Polemik pun terus terjadi.

Akhirnya,  pada September 2016, Kemendikbud mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 7699/F.F3/RHS/WS/2016 yang ditandatangani Irjen Kemendikbud Daryanto yang pada intinya membatalkan penutupan SMKN 9 Bandarlampung.

Begitu pula terkait rekayasa  lalulintas.  Saat itu,  sejumlah ruas jalan "dirombak" Dishub  Kota Bandarlampung dan mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Lampung. Hingga pada Agustus 2016, Atas  "petunjuk" Kementrian Perhubungan yang dinisiasi Pemprov Lampung membongkar pembatas jalan yang ada di depan tugu juang, yang berada di persimpangan Jl. kartini-Jl Kotaraja.

Arogan, pongah, selfish, keras kepala, mau menang sendiri sudah dipertontonkan. Dengan dua kepala daerah yang tak bisa bersinergi,  rakyat lah yang tersakiti. Rakyat yang jadi korban untuk hanya segelintir kepentingan golongan. 

Rakyat sudah banyak beban, Premium pelan-pelan menghilang, Gas Elpiji 3 Kg yang juga mau dicabut, Tarif Dasar Listrik juga meroket. Wah,  memang kasihan jadi rakyat jelata! 

Flyover MBK Bandar Lampung,  Beradu Sok Kuasa?