Kamis, 21 November 2019
Home / Demokrasi / CATATAN HITAM TENDER LOGISTIK PILGUB LAMPUNG

CATATAN HITAM TENDER LOGISTIK PILGUB LAMPUNG


Oleh: Yusdiyanto

PENGADAAN barang dan jasa, serta proses administrasi untuk keperluan Pilgub Lampung telah dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Politeknik Lampung dan KPU Lampung. Dan kini dalam proses percetakan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pemenang tender. Adapun bentuk pengadaan yang sedang dicetak adalah: 1) Formulir Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, 2) Sampul Pilgub, 3) Surat Suara Pilgub, dan 4) Kotak Suara.

Atas hasil kerja LPSE Polinela dan KPU Lampung ini, semua pihak mesti mengapresiasi kerja cepat yang telah dilakukan. Sehingga tujuan penyelenggaraan Pilgub tepat waktu dapat terlaksana.

Namun dibalik kesuksesan tersebut, menyisakan banyak persoalan hukum yang meliputi: struktur, substansi, dan administrasi. Seperti 1) tepat tanggal 14 Maret 2014, Kabag Umum dan Logistik KPU Lampung Mudur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tender Logistik sdr Yuridulloh Mundur karena khawatir terjerat hukum. 2) Tanggal 16 Maret 2014, Kasubag Umum dan Logistik KPU Lampung sebagai PPK Tender Logistik sdr Juwita juga turut Menolak karena khawatir terjerat hukum. 3)Tanggal 17 Maret 2014, Ketua KPU Lampung sdr Nanang Trenggono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengambil alih fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Tender Logistik. Lihat Lampost, Hari Selasa, 18 Maret 2014. 5) Ada Inkonsistensi Jadual sebagaimana Keputusan KPU Prov. Lampung Nomor: 17/Kpts/KPUProv-008/2014 tentang Perubahan sebagaian Tahapan, Program dan Jadual waktu Penyelenggaraan Pilgub. Bahwa masa administrasi paling lambat tanggal 15 Maret, tapi baru terealisasi tanggal 17 Maret.

Pejabat Pembuat Komitmen

Menurut Perpres 70 Tahun 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan salah satu prasyaratnya adalah seseorang yang dapat diangab sebagai PPK ketika memiliki syarat yaitu Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebagai tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi.

Pengguna Anggaran/KPU

Menurut Pasal 9 Ayat (3) UU No. 15 tahun 2011, Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, tidak menyebutkan bahwa KPU Provinsi sebagai PPK Proyek. Lalu lihat Pasal 67, bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh sekretariat KPU sebagaimana tugas, wewenang, kewajiban dan tanggaungjawab. Dan lihat Pasal 66 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak disebutkan Komisioner sebagai PPK.

Permasalahannya kenapa Ketua KPU Lampung merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen? Maka menurut aturan hukum maka jawabannya TIDAK DIBENARKAN oleh Hukum dan Perundangang-Undangan.

Dengan Alasan:

1)    Sesuai Pasal 4 (2) UU No 1 Tahun 2004, Pengguna Anggaran adalah:  Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: a) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b) Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; d) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g) Menggunakan barang milik negara; h) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;  i) Mengawasi pelaksanaan anggaran; j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
2)    Tidak ada dasar hukum yang menyebutkan bahwa PA dapat merangkap sebagai PPK. Lihat UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kedudukan PA dalam hal penggunaan anggaran dan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur tentang bagaimana PA melakukan tender/Pengadaan. Keduanya secara material sangat berbeda, sehingga masing-masing peraturan memberikan kewenangan yang berbeda kepada PA walaupun dampaknya sama yaitu dikeluarkannya Anggaran Daerah oleh PA secara hukum.
3)    Sebagai pejabat publik, PA haruslah bertindak berdasarkan kewenangan, dengan demikian kewenangan yang dimiliki PA tidak bisa disalahgunakan secara hukum. Dengan demikian selaku Pengguna Anggran Ketua KPU Lampung bila hendak merangkap sebagai PPK, seharusnya dengan terlebih dahulu membuat aturan terdahulu yang memberi kewenangan kepada PA untuk melakukannya secara hukum.
4)    Pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU Lampung jelas mengandung resiko yang besar atau memiliki konsekuensin hukum karena PA yang merangkap sebagai PPK tidak melaksanakan tugasnya untuk menetapkan PPK dan melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c.
5)    Pernyataan ini berarti bahwa PA yang merangkap sebagai PPK telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM. Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai setiap tindakan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan : (1) hak subyektif orang lain; (2) kewajiban hukum si pelaku; (3) kaidah kesusilaan (geode zeden); dan (4) kepatutan dalam masyarakat.
6)    Jadi perbuatan yang dianjurkan kepada PA adalah sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Ini sangat berbahaya bagi PA sendiri. Ketika perbuatan tersebut terjadi maka semua produk yang dikeluarkan BATAL DEMI HUKUM sebagai akibat hubungan hukumnya menjadi cacat hukum.
7)    Lantas bagaimana mungkin perbuatan ini bisa dijadikan sebagai jalan keluar bagi KPU Lampung. Bisa jadi semua Pengguna Anggaran yang melakukan hal tersebut digugat ke Pengadilan Negeri oleh para pihak yang merasa dirugikan.

Waktu Tender Pilgub

Pelaksanaan tender pilgub dapat dipastikan menyalahi prosedur yang sdah ditentukan oleh peraturan perundangan, seperti: 1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010, Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma dan standar, prosedure dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU adalah paling lama 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2) Pasal 60 Perpres 70 Tahun 2012, Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; b) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; c) Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi; d) Masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding; e) Undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan;

f) Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; g) Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi; h) Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; i) Masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

j) Dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenanglelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum; k) Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan l) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Penawaran

Pada proses penawaran yang dilakukan oleh PT Pura Barutama  terkait dengan Pengadaan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014. Sebesar Rp 1.630.133.907,00 Dari total jumlah Nilai Pagu Paket  sebesar Rp 3.915.693.828,00. Jelas sangat tidak realistis, rasional dan masuk akal. Bandingkan dengan Pagu yang disiapkan. Artinya sesuai Pasal 49, 57, 58 Perpres 70 Tahun 2012 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum maka produknya akan punya implikasi hukum.

ULP Polinela

Ketika LPSE Polenela sebagai tempat pelaksanaan tender logistik maka muncul beberapa perihal yang menjadi pertanyaan bahwa:  1) Pengumuman Tender Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan  (ULP) Polinela tertanggal 26 Februari 2014 s.d 11 Maret 2014. Melalui web http://lpse.polinela.ac.id/eproc/lelang/view/1460046  

2) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan 15 Januari 2014. 3) Saat ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Sdr Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc. Masih sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjin Dikti belum difinitif. Artinya secara hukum administrasi Plt belum diberikan kewenangan mutlak untuk membuat Surat Keputusan kecuali langsung dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4) Pertanyaannya sekarang apakah Struktur ULP Polinela dalam melaksanakan tugas sudah memiliki Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan layanan tersebut. Karena tender logistik dilakukan tepat pada tanggal 26 februari 2014, sementara Permendikbud No. 1 Tahun 2014 dikeluarkan tanggal 15 Januari 2014. 4) Lihat Pasal 3 Pemendikbud No. 1 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pembentukan ULP dibentuk Atas Nama Menteri.

5) Maka apabila berdasarkan peraturan tersebut, bila pada saat ULP Polinela dalam melakasanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) belum memiliki Surat Keputusan Struktur ULP yang dikeluarkan oleh Dirjen DIKTI maka semua perbuatan yang dilakukan Batal Demi Hukum karena tidak memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.
Atas beberapa catatan hitam pengadaan Logistik KPU Lampung, maka semua pihak dapat mempertimbangkan bahwa Tender Logistik yang dilakukan oleh KPU Lampung sudah mengabaikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. (*)

Tentang Penulis:
Ketua Pusat Kajian Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Lampung

CATATAN HITAM TENDER LOGISTIK PILGUB LAMPUNG


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial