Jumat, 20 September 2019
Home / Demokrasi / Edwin Hanibal: Kami Yakin Ini Sudah Benar!

Edwin Hanibal: Kami Yakin Ini Sudah Benar!

BANDARLAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung terus melanjutkan tahapan tender logistik pemilihan gubernur (pilgub) yang kini akan memasuki proses pengerjaan, baik surat suara, kota suara, maupun sampul pilgub.
Lembaga negara ini, begitu optimistis bahwa tender dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Polinela, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlebih, sebelum menggandeng ULP LPSE Polinela, komisioner melakukan diskusi bertahap, agar proses tender yang dilakukan tidak menabrak apalagi melanggar aturan yang berlaku.
’’Tentu sebelum pelaksanaan tender dibuka, dan bekerjasama dengan ULP LPSE Polinela, kami tidak mau gegabah apalagi mencoba menabrak aturan yang berlaku. Kami selalu melakukan diskusi baik dengan komisioner maupun pihak sekretariat KPU. Dan pelaksana tender sendiri, diserahkan pada ketua panitia lelang  Romi Ruman,” papar Edwin.
Nah apakah KPU mengetahui, pada 15 Januari 2014, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang intinya, universitas maupun perguruan tinggi untuk sementara tidak melakukan aktivitas lelang tender?
Edwin tidak menjawab secara spesifik pertanyaan tersebut. ’’Memang kita tidak menggunakan Unila, tetapi Polinela. Keputusan itu dibuat karena pilgub adalah bagian dari kepentingan yang lebih besar. Dan pemahaman ini sudah disampaikan, ke BPKP, Pemprov Lampung, termasuk KPU RI. Jadi saya rasa teman-teman juga tidak ceroboh, apalagi proses pengadaan logistik diupayakan cepat, tepat dan sesuai  aturan,” paparnya.
Lalu apakah KPU yakin dan mengetahui struktur ULP Polinela dalam melaksanakan tugas sudah memiliki surat keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi? Edwin pun tidak menjawab hal ini secara komprehensif.
’’Persoalan tender kan sudah selesai, pemenangnya sudah ada, kita tidak lagi pada ranah itu. Intinya begini, KPU bersikap optimistis saja setiap langkah yang akan dikerjakan. Dan nggak mungkinlah, ini dikerjakan hanya untuk kepentingan KPU dengan mencoba menabrak aturan yang ada. Saya yakin dengan sekretariat, mereka mengerjakannya dengan baik,” beber Edwin, lewat sambungan telepon. 
Disinggung kritik yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat khususnya non government organization (NGO) KoAK Lampung maupun praktisi hukum Dedy Mawardi, dan akademisi Unila Yusdianto, menyangkut langkah Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono yang nekat mengambil alih posisi pejabat pembuat komitmen (PPK), akibat hengkangnya PPK terdahulu Yuridullah, menurut Edwin, langkat itu tidak melanggar.
’’Pak Nanang kan hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ia hanya menandatanganani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), itu bukan masalah. Kami tahu Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2012. Kami semakin yakin ini tidak bermasalah setelah semua dikonsultasikan ke BPKP, KPU RI dan Pemprov Lampung,” kata dia.
Bahkan Edwin mengaku soal PPK dan tender logistik, diharapkan pada 31 Maret mendatang sudah dapat didistribusikan. ’’Ya, seperti yang saya katakan bagi kami ini tidak melanggar, bahkan kami (komisioner) dengan rekan-rekan lainnya sempat berpelukan, seperti Teletubbies,” imbuh Edwin sedikit bercana. 
Ia pun menginformasikan, pihaknya pun sudah bertemu dengan Plt. Sekprov Lampung Arinal Junaidi. ’’Meski pun saya berhalangan hadir, pada intinya pemprov mendukung langkah-langkah KPU. Nah dari cerita rekan-rekan komisioner,” paparnya.       
 Ditambahkan Edwin, gubernur melalui sekprov berharap, agar jalannya pilgub berlangsung lancar, terlebih Lampung kini menjadi laboratorium politik, atau proyek percontohan nasional, yakni bersamaannya pilgub bersamaan dengan pileg pada 9 April mendatang.
Sekadar diketahui pelaksanaan tender surat suara pemenangnya adalah PT Pura Barutama dengan nilai paket Rp1.630.133.907 dari nilai pagu Rp3.915.693.828. Kemudian kotak suara dikerjakan CV Dharmanita Mulya Abadi dengan nilai Rp2.374.848.000 dari nilai pagu Rp2.607.385.200 dan,   sampul pilgub dikerjakan oleh CV Tawakal senilai Rp433.652.000 dari nilai pagu Rp436.161.000, tinggal berjalan. (ful)
Edwin Hanibal: Kami Yakin Ini Sudah Benar!


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial