Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / KPU Dituntut Lebih Terbuka

KPU Dituntut Lebih Terbuka


BANDARLAMPUNG - Ketua Komisi Informasi (KU) Lampung, Juniardi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mempercepat perolehan informasi terkait pemilu. Sebab, sebagai pemilih, masyarakat sangat membutuhkan informasinya.
Dikatakannya, untuk memperoleh informasi publik, dari mengajukan permohonan informasi kepada badan publik hingga penyelesaian sengketa informasi di KI, waktunya bisa sampai 161 hari.
Sementara jangka waktu pengaduan sengketa pemilu hanya tiga hari. Oleh karena itu, diperlukan peraturan KPU agar perolehan informasi tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sengketa pemilu.
Diakuinya, undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tidak secara khusus mengatur atau memuat pasal mengenai informasi Pemilu. Padahal, informasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat maupun peserta pemilu.
Menurutnya, penyelenggara perlu duduk bersama membahas hal ini dengan Komisi Informasi. KPU agar pro aktif menyampaikan informasi dalam setiap tahapan pemilu. Karena bukan ranah KI mengatur urusan KPU dan Bawaslu.
’’KI hanya dapat menghimbau, mengajak, atau mengantisipasi. Atau bisa juga dengan melakukan MoU dengan lembaga penyelenggara pemilu ini agar lebih efektif,” kata dia.
Ditambahkannya, pemilu di Indonesia merupakan pemilu dengan sistem paling kompleks. Dalam sehari, masyarakat harus memilih anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dengan sistem distrik dan anggota DPR/DPRD dengan sistem proporsional. Lalu nanti Pilpres dengan pemilihan langsung. Dengan kompleksitas ini, jangan berharap banyak pemilih rasional.
’’Selama ini masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup terkait pemilu, baik dari penyelenggara maupun mengenai caleg yang akan mereka pilih,’’ bebernya.
Padahal, ujar dia lagi, cukup banyak informasi penting terkait pemilu mulai dari persoalan teknis, manajemen, regulasi, penegakan hukum, sistem, filosofi konstitusi, dan lain-lain.
’’Meski KPU sudah berupaya menyajikan informasi yang dibutuhkan melalui portal www.kpu.go.id dan www.bawaslu.go.id. Namun data yang tersedia belum lengkap, seperti data kandidat secara menyeluruh di portal KPU pusat dan data-data provinsi atau kabupaten/kota tidak lengkap di portal KPU daerah itu sendiri,’’ ungkapnya. (ben/ful) KPU Dituntut Lebih Terbuka


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial