Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / KPU Tanggamus Dibuat Bingung

KPU Tanggamus Dibuat Bingung


KOTAAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus geleng-geleng kepala dengan gaya partai politik saat ini. Keanehan muncul ketika hasil laporan yang diserahkan, tidak ada satu pun parpol peserta Pemilu 2014 yang menerima sumbangan dari pihak ketiga. Padahal ada beberapa parpol yang terditeksi menerima bantuan mobil operasional, sampai dana kampanye.
Komisioner KPU Tanggamus Pokja Kampanye dan Audit Dana Kampanye, Murdi Umar, menegaskan dana sumbangan dari pihak lain baik itu berupa barang atau uang yang wajib dilaporkan ke KPU.
Ya, untuk kampaye, sebuah partai dibolehkan menerima sumbangan, mulai dari bentuknya barang, jasa dan dana. Untuk barang misalkan sumbangan kaos, bendera, spanduk dari calegnya sendiri atau pihak lain.
Untuk jasa berupa bantuan dari simpatisan atau kadernya yang pemberinya tidak mengharapkan imbalan. Sedangkan untuk dana, partai dibolehkan menerima sumbangan maksimal Rp1 miliar bagi penyumbang perorangan.
Sedangkan, jika dari kelompok, badan usaha maksimal Rp7,5 miliar hal itu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan KPU No.17 tahun 2013 tentang Laporan Dana Kampanye Dan Sumber Dana Kampanye.
’’Transaksi keuangan sudah harus dimasukan dalam laporan itu, dari mulai sejak kampaye atau sejak suatu parpol ditetapkan lolos jadi peserta pemilu sampai 14 sebelum masa kampaye habis. Laporan nantinya diserahkan ke KPU,’’ kata Murdi Umar, kemarin (2/1).
Ditambahkan Murdi, pihak lain yang dimaksud adalah istri, kerabat dari calon legislatif (caleg) ataupun kelompok dan pengusaha. Nantinya juga dana kampanye harus melewati rekening khusus, terpisah dari rekening partai. Dan sekarang ini hampir semua perwakilan partai memiliki rekening untuk dana kampaye,” kata dia.
Penyumbang juga harus jelas, nama, alamat, usia, bahkan untuk badan usaha juga harus ada nomor NPWP. Sebab nantinya hal ini akan ditelusuri aliran dana tersebut. Apabila itu tidak jelas dan hanya fiktif maka akan jadi temuan lembaga audit yang ditunjuk KPU.
"Untuk itu laporan harus dibuat secara jujur oleh setiap partai sebab ini sesuai dengan peraturan amanat undang-undang, ini untuk menjamin transparansi dan menghindari adanya dana siluman,” pungkas Murdi. (rio/ful)

KPU Tanggamus Dibuat Bingung


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial