Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / Bebankan Polisi, KPU Nyerah

Bebankan Polisi, KPU Nyerah


BANDARLAMPUNG - Pokja alat peraga kampanye yang juga Komisioner KPU Lampung, Sholihin, menyerahkan sepenuhya kepada pihak kepolisian dan dinas perhubungan terkait sanksi pemasangan poster atau stiker calon anggota legislatif (caleg) di angkutan umum maupun pribadi yang digunakan sebagai media sosialisasi.  
’’Gunakan undang-undang lalu-lintas yang ada untuk menertibkannya," kata Sholihin, kemarin.  
Sholihin menambahkan, selain pemasangan poster atau stiker, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya terhadap kedua instansi itu terkait modifikasi terhadap kendaraan pribadi yang digunakan sebagai ajang sosialisasi caleg atau parpol. Pasalnya banyak kendaraan pribadi yang dicat ulang dengan foto caleg, atau lambang partai politik.
Diterangkannya, penyerahan sepenuhnya kepada kedua instansi itu dikarenakan dalam peraturan KPU Nomor.15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPRD dan DPD RI, tidak mencantumkan adanya larangan melakukan sosialisasi menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum.
Sebab, dalam peraturan tersebut salah satunya KPU melarang pemasangan alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif di tempat ibadah atau tempat umum lainnya.
’’Alat peraga dilarang dipasang di tempat umum selain yang telah ditetapkan sebagai zonasi pemasangan alat peraga,” jelasnya.
Senada disampaikan anggota bawaslu bagian penindakan dan pelanggaran, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan, penggunaan kedua jenis kendaraan tersebut untuk sosialisasi memang tidak dilarang dalam peraturan KPU tersebut.
’’Tapi yang menjadi pertanyaan, kan kendaraan pribadi dan angkutan umum itu digunakan di tempat umum. Dan bagaimana jika kendaraan ditempatkan atau berhenti lama di areal umum atau tempat ibadah,” tandasnya.
Menanggapi hal ini perwakilan Walhi Lampung, Heri Maryanto mengatakan, dibutuhkan kejelasan dan ketegasan terhadap partai politik atau caleg yang tidak mengindahkan teguran dari bawaslu dan KPU.
Itu jika masih ditemukan adanya pemasangan banner atau spanduk bukan di tempat semestinya. Seperti pemasangan banner atau spanduk di batang pohon yang terdapat di sepanjang jalan protokol. ’’Apa tindakan yang diambil bawaslu dan KPU jika surat teguran diabaikan,” ujarnya. (ben/ful)
Bebankan Polisi, KPU Nyerah


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial