Rabu, 20 September 2017
Home / Demokrasi / SK Sudin Turun, Kader Lampung Bakal "Melawan"

SK Sudin Turun, Kader Lampung Bakal "Melawan"

Bandarlampung- Jelang Pilgub Lampung 2018 mendatang,  tubuh PDI Perjuangan Lampung "terkoyak". Ya,  ini menyusul ditunjuknya Sudin,  anggota DPR RI asal Dapil Lampung 1 menjadi Ketua Definitif PDI P Lampung. 

Sudin resmi menjadi pengganti Sjachroedin ZP yang menjadi Duta Besar di Kroasian didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD PDI Perjuangan Nomor: 15-B/KPTS-DPD/DPP/VIII/2017.

SK tersebut ditandatangani Ketua Umum PDI P,  Megawati Soekarno Puteti dan Sekretaris Jendral Hasto Kristianto, lengkap dengan hologram berikut cap basah PDI P.

Dalam SK tertanggal 26 Agustus 2017 itu,disebutkan pengurus yang mengisi sejumlah posisi,  seperti Dedy Afrizal menjadi bendahara dan Endro Suswantoro Yaman sebagai wakil ketua Pemenangan Pemilu.

Kemudian,  Syafariah Widianti menjadi wakil ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Tulus Purnomo sebagai wakil ketua Bidang Tani, Zulfahmi Hasan Azhari sebagai wakil ketua Bidang Nelayan, dan Eva Dwiana sebagai wakil ketua Ekonomi Kreatif.

Pada bagian lain,  ditetapkanya Sudin menjadi Ketua definitif DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menuai penolakan dari kader partai berlambang moncong putih itu.

Wakil Ketua DPD PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Suhardi, terpilihnya Sudin dianggapnya tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) nomor 027.

“Sudin kan tidak berdomisili di Lampung, sedangkan di dalam SK 027 itu sudah jelas menyebutkan jika salah satu syarat menjadi Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung harus berdomisili disini,” ujar Suhardi beberapa waktu lalu.

Menurutnya banyaknya kader partai yanf keberatan dengan duduknya Sudin lantaran tidak berdomisili di provinsi Lampung.

“Hampir 80 persen kader PAC dari 15 kabupaten/kota menolak Sudin, coba kalau Mukhlis Basri atau Bambang Suryadi yang menjadi Ketua DPD, pasti tidak akan terjadi gejolak,” ungkapnya.

Apabila penetapan Sudin masih diteruskan, maka Bandar Lampung akan dibuat merah oleh kader PAC se-Provinsi Lampung.

“DPP harus mendengarkan aspirasi dari PAC, kalau masih dilanjutkan maka kita akan memerahkan Bandar Lampung,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto mengharapkan penetapan Ketua DPD harus sesuai dengan aturan.

ditegaskannya, jika aspirasi mereka hari ini tidak didengarkan, maka seluruh kader PAC di Provinsi Lampung akan mengundurkan diri dari keanggotaan.

“Kalau PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin, tetapi jika masih diteruskan maka kami akan melepaskan kartu keanggotaan,” tegas Yohanes.

Dirinya menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi, karena tidak mendengarkan aspirasi dari kader PAC. “Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidan mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya,” pungkasnya. (ver/rod)

SK Sudin Turun,  Kader Lampung Bakal


Berita Terbaru
Berita Lainnya