Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / Cabut Hak Pensiun Koruptor

Cabut Hak Pensiun Koruptor

JAKARTA - Pemberian dana pensiun kepada sejumlah anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi mendapatkan kritik. Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, hal tersebut merupakan kesalahan mekanisme di DPR.
Menurut Marzuki, DPR bisa melakukan pemberhentian tidak hormat jika ada keputusan dari Badan Kehormatan (BK) DPR atau ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, anggota dewan yang terlibat korupsi tidak akan mendapat pensiun.
”Ada solusi seharusnya yang ditempuh, yaitu BK DPR melakukan penyidikan. Kalau terbukti melanggar kode etik, maka itu sudah menjadi satu dasar untuk memberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Marzuki saat dihubungi, kemarin (7/11).
Sementara itu anggota BK DPR, Ali Maschan Moesa menegaskan bahwa aturan tentang dana pensiun anggota DPR perlu diperketat. Aturan yang dimaksud yakni UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara serta bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Pasal 12-21.
Aturan pemberian uang pensiun bagi anggota dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis juga diatur dalam UU MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
”Ya, kita perlu juga beberapa rambu-rambu, itu karena ada catatan begitu, kasus apa saja yang berhak menerima pensiun jika mundur, jadi tidak semua mengundurkan diri dapat dana pensiun,” ujar Ali.
Lebih lanjut, politisi PKB ini setuju apabila anggota DPR mundur dari jabatannya karena korupsi maka tidak mendapatkan dana pensiun. Ia juga setuju jika aturan pemberian dana pensiun direvisi.
”Hukum itu mengenal pengecualian. Kecuali mereka yang berkasus korupsi, misalnya harus ada masukan seperti itu undang-undang itu direvisi,” ucap anggota komisi VIII DPR ini.
Terpisah, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tersandung kasus korupsi harus dipecat secara tidak hormat. Selain itu, hak mereka mendapatkan uang pensiun sebagai pejabat negara tidak perlu diberikan. ”Kalau sudah dipecat, hak-haknya juga harus berhenti,” kata JK di gedung Airlangga Convention Center Surabaya, kemarin (8/11).
Pernyataan JK menyikapi munculnya protes masyarakat terkait dengan gaji para koruptor di lembaga-lembaga tinggi negara. Para koruptor ini masih menerima gaji dan tunjangan pensiun, bahkan ketika mereka dibui. Menurutnya, hal ini mencederai rasa keadilan.
Ada beberapa nama anggota Dewan yang diduga masih menerima gaji dan uang pensiun walaupun sudah dibui karena kasus korupsi. Terdakwa korupsi Angelina Sondakh dan Zulkarnaen Djabar hingga saat ini disebut masih menerima gaji pokok.
Selain mereka, mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP Panda Nababan, As'as Syam, dan Muhammad Nazaruddin dari Partai Demokrat, serta Wa Ode Nurhayati dari PAN diduga juga mendapat keistimewaan yang sama.
Ketika disinggung apakah pencabutan hak tersebut berlaku untuk semua pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi, JK mengiyakan dengan tegas. ”Oh iya, itu untuk semua tanpa kecuali”, katanya. (dil/jpnn/gar) Cabut Hak Pensiun Koruptor


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial