Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / KPU LAMPURA MELAWAN

KPU LAMPURA MELAWAN

KOTABUMI - Dua komisioner KPU Lampung Utara yakni Suheri dan Rommy Rusdi akhirnya memberikan keterangan di Polres setempat kemarin (2/10). Ini terkait dugaan money politik dengan meloloskan berkas verifikasi pasangan Riza Pahlepi dan Ruslan Efendi (RR), untuk  mengikuti pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Lampura.   
Setelah pemeriksaan ini, Suheri menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Lampung. Guna mematangkan langkah-langkah yang ditempuh selanjutnya. ’’Saya akan berkoordinasi dengan KPU provinsi, Insya Allah besok (hari ini, red) koordinasi itu dilakukan,’’ ujar Suheri, kepada Senator Lampung, kemarin.
 Ditambahkan, pihaknya sangat lega telah memenuhi panggilan Polres Lampura. Terlebih pihakanya tegas menyatakan tidak melakukan tindakan dituduhkan oleh pelapor yakni dr. Djauhari Thalib, Marzuli Adami, dan Krisna Mahawisnu yang merupakan tim sukses pasangan RR. ’’Tidak masalah, karena saya merasa tidak sama sekali melakukan hal itu,’’ kata Suheri.
Sebaliknya pihaknya akan meluruskan masalah ini dengan berkoordinasi dengan KPU Provinsi mengenai tindak lanjut pencemaran nama baik dia beserta rekanya. ’’Ini sudah mencemarkan nama baik komisioner. Tudingan itu jelas tidak benar,” tandasnya.  
Untuk diketahui, Suheri beserta rekanya Rommy Rusdi mendatangi Polres Lampura sekitar pukul 09.30 WIB. Keduanya datangan dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam.
Mereka pun didampingi oleh kuasa hukumnya, sementara pemeriksaan itu sendiri berlangsung secara tertutup selama dua jam.
 Nah, setelah menajalani pemeriksaan mereka langsung kembali ke Sekretariat KPUD Lampura untuk langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung.
Seperti diketahui, Suheri dan Rommy Rusdi, diduga menerima uang verifikasi pencalonan pasangan Riza Pahlepi dan Ruslan Efendi (RR), dari dr. Djauhari Thalib, Marzuli Adami, dan Krisna Mahawisnu yang merupakan tim sukses pasangan RR pada tanggal 13 September yang lalu.
Padahal berdasarkan surat keputusan sidang yang digelar pada tanggal 6 September 2013, di Jakarta, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) secara resmi memutuskan KPUD Lampura tidak bersalah, dan menyatakan KPUD Lampura telah bekerja sesuai dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. (kis/ful)

KPU LAMPURA MELAWAN


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial