Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / Tegas Tapi Jangan Tebang Pilih!

Tegas Tapi Jangan Tebang Pilih!

BANDARLAMPUNG - Penerapan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye mendapat tanggapan beragam dari para calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu 2014.
Caleg Partai Golkar Bandarlampung Ahmad Sibli, berpendapat pada prinsipnya dirinya mendukung penerapan peraturan tersebut di lapangan. Namun, diperlukan ketegasan pihak penyelenggara untuk menertibkan banner yang yang telah dipasang caleg sebelum ada aturan itu.
Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD Partai Golkar Bandarlampung ini menerangkan, ketegasan pihak penyelenggara itu artinya, tidak ada tebang pilih dalam penerapan peraturan tersebut.
’’Tertibkan dahulu banner yang telah terpasang dan telah melanggar aturan zonasi kampanye itu. Baik yang di dalam kota atau yang dipelosok kampung. Baru aturan itu dapat diterapkan,’’ kata dia kepada Senator Lampung, kemarin (2/10).
Kendari demikian, kata Sibli, penerapan aturan itu justru memberikan keuntungan sebagai seorang caleg. Sebab, caleg lebih konsentrasi untuk terjun langsung ke masyarakat atau konstituennya. Pada intinya caleg dari partai Golkar mendukung aturan tersebut.
Karena, lanjutnya, DPD Golkar Bandarlampung sebelumnya telah mengagendakan kepada seluruh caleg untuk melakukan silaturahmi ke masyarakat yang tersebar di 126 kelurahan.
’’Semua sudah terjadwal dengan baik. Kami setuju dengan partai yang memerintahkan caleg untuk terjun langsung ke lapangan," kata caleg nomor satu dapil lima yang meliputi Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Enggal dan Kedamaian ini.
Sementara Caleg Partai Demokrat Syarifah menuturkan, menurutnya pemasangan alat peraga di perkampungan tidak menjadi masalah. Karena terpenting, jalan-jalang protokol tidak dikotori oleh pemasangan banner atau baliho. ’’Pada intinya saya setuju. Tapi jangan tebang pilih dalam penerapan di lapangan,’’ kata Syarifah.
Ia menegaskan, pemasangan alat peraga merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan keberadaannya ke masyarakat. Pembuatan dan pemasangan alat peraga itu juga memakan dana yang tidak sedikit.
’’Jadi merasa kecewa aja, udah mengeluarkan biaya, terus harus dicopot lagi. Sosialisasikan dulu aturan itu kepada caleg melalui partai. Tunjukkan kepada kami, mana aturan yang harus dipatuhi dan tidak. Dan jangan tebang pilih penerapannya di lapangan,’’ terangnya.
Sementara Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Lampung Utara  Tedy Yunada mengatakan bahwa Caleg hanya boleh melaksanakan kampanye terbatas dan tertutup. Dan dalam melaksanakan kampanye caleg harus memiliki surat izin yang dikirimkan ke aparat kepolisian dan ditembuskan ke KPU dan Panwaslu.
’’Dalam pelaksanaan kampanye caleg hanya bisa melakukan kampanye terbatas dan tertutup dengan kapasitas untuk tingkat kabupaten 250 orang menggunakan undangan tertulis kepada pihak kepolisian dengan tembusan KPU dan Panwaslu sesuai dengan tingkatan. Dan kampanye tersebut hanya sebatas kampanye dialogis," ujar Tedy.
Dari pantauan koran ini di lapangan tepatnya di Tugu Payan Mas banyak alat pera para caleg yang sudah melebihi kapasitas ukuran yang telah ditetapakan.
Nah berdasarkan PKPU nomor 15 2013 pasal 17 hurup b ayat 4 spanduk dapat dapat dipasang oleh parpol dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5x7meter hanya satu unit pada satu zona yang ditetapkan KPU dan Pemda.
’’Alat peraga yang dipasang oleh caleg harus sesuai dengan ukuran maksimal sesuai dengan ketentuan berdasarkan PKPU dengan ukuran alat peraga 1,5x7 meter, dan itu pun hanya satu unit alat peraga yang sudah ditetapkan oleh KPU dan pemda" jelasnya.
Disinggung sanksi apa yang akan di ambil terhadap caleg yang memasang alat peraga yang melebihi batas maksimal yang ditentukan, Tedy mengatakan, untuk sanksi dia belum bisa komentar banyak karena sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi, dan dia berharap agar seluruh caleg yang memasang alat peraga yang melebihi batas maksimal agar menertibkan sendiri alat peraganya.
’’Saya berharap agar caleg yang memasang alat peraga di zona yang belum di tentukan oleh penyelenggara pemilu agar menertibkan sendiri alat peraganya, yang pasti belum masuk tahapan yang ditentukan dan dapat menggangu keindahan kota ini," pungkasnya.
Penegasan serupa disampaikan KPUD  Pesawaran. Melarang keras  kepada para peserta pemilu agar tidak memasang alat peraga khususnya pada fasilitas umum, seperti tempat ibadah,  rumah sakit, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan gedung sekolah, jalan protokol, jalan bebas hambatan serta sarana dan prasarana publik seperti stasiun,  taman dan pepohonan.
Nah apa bila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar oleh peserta pemilih maka akan dilakukan pencopotan.
’’Kalu peserta pemilu melanggar ketentuan diatas, maka kita (KPU-Red) akan segera melakukan tindakan dengan berkoordinasi  terlebih dahulu kepihak pemerintah daearah dan aparat keamanan, berdasarakan rekomendasi panwaslu. Salah satu langkahnya adalah  mecabut dan menurunkan alat peraga kampanye,” tandas  Ketua Pokja KPU Pesawaran Dario diruang kerjanya.  
Menurutnya,  untuk saat ini rencana kegiatan kampanye untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 KPU Kabupaten pesawaran baru dalam tahap sebatas sosialisasi dan melakukan refisi Mou antara pemerintah daearah, KPU,  Panwas dan Parpol peserta Pemilu mengenai penetapan zona wilayah kampanye.
 ’’Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye setelah tiga hari ditetapkannya sebagai peserta pemilu, namun semua itu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemda dan KPU,” kata dia.
Mengenai pemasangan alat peraga untuk wilayah kecamatan dan desa KPU meminta kepada aparat desa agar dapat menentukan zona pemasang alat peraga.
’’Kita berharap agar camat dan kepala desa dapat membantu PPK dan PPS  untuk mentukan jona pemasangan alat peraga diwilayahnya masing-masing sesuai dengan Peraturan KPU No.15 tahun 2013 perubahan atas Peraturan KPU No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan kampanye DPR,DPD dan DPRD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dario menjelaskan, untuk uraian kegitan KPU yang akan dilakukan setelah penyusunan jadwal kampanye rapat umum dengan peserta Pemilu,selanjutnya akan melakukan pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka serta penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Tegas Tapi Jangan Tebang Pilih!


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial