Jumat, 22 November 2019
Home / Demokrasi / SE KPU Batalkan DPT

SE KPU Batalkan DPT

BELUM diserahkannya softcopy daftar pemilih tetap (DPT) kepada Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota bukan hal suatu pelanggaran. Terlebih setelah terbitnya Surat Edaran (SE) nomor 619/KPU/IX/2013 perihal Tekhis pleno penetapan DPT.

Komisioner KPU Lampung, Firman Seponada mengatakan KPU Kabupaten/Kota memang wajib menyerahkan softcopy DPT by name kepada Panwaslu. Namun dengan keluarnya SE KPU RI maka pleno yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dianggap belum dilakukan.

”Sesuai tahapan KPU Kabupaten/Kota sudah melakukan Pleno. Namun pleno itu dianggap belum dilakukan dengan keluarnya SE 619/KPU/IX/2013. Karena kita diberikan waktu hingga 11 Oktober untuk melakukan perbaikan,” ujarnya saat ditemui kemarin.

Dengan begitu, lanjut Firman DPT yang sudah di plenokan pada 13 September lalu bukan produk hukum KPU. ”Karena KPU baru akan kembali melakukan pleno setelah melakukan perbaikan,” ujarnya.

Masih kata Firman, seharusnya Bawaslu mengetahui SE yang mengharuskan KPU untuk menunda pleno dan melakukan croscek ulang data pemilih ganda atau yang masih dibawah umur.

Semantar itu, Komisioner KPU Kabupaten Tulangbawang Rudi Antoni mengatakan pihaknya sudah menyerahkan softcopy DPT sesuai dengan tahapan yang ada. Namun, dengan keluarnya SE KPU RI. Maka pihaknya akan kembali melakukan pendataan ulang untuk menghapus data ganda dalam DPT.

”Kita akan kembali melakukan pengkoreksian dan pengecekan ulang dilapangan yang diamanatkan oleh SE KPU. Jadi, kita dan KPU lainnya baru akan kembali melakukan pleno Oktober mendatang,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Rudi mengatakan, seharusnya Panwaslu tidak hanya menunggu softcopy DPT dari KPU. Karena nama pemilih bisa dilihat melalui sistem pendataan pemilih (sidalih) yang bisa diakses secara terbuka.”Meskipun kewajiban, tapi Panwas bisa melakukan pengecekan dengan melihat data di sidalih,” ungkapnya.

Sementara itu. Kasubag Humas dan Tekhnis KPU Lampung Barat (Lambar) Arfiatin mengatakan pihaknya sudah menyerahkan softcopy DPT kepada Panwaslu Lambar kemarin siang. ” Memang agak terlambat. Tapi sudah kita serahkan,” ujarnya.

Arfiatin mengatakan meskipun sudah menyerahkan softcopy DPT kepada Panwas. Pihaknya tetap akan melakukan pengecekan ulang untuk menghapus pemilih ganda dan pemilih dibawah umur yang ada dalam DPT. ”Jelas kita akan memplenokan kembali DPT saat ini, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan nanti,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin mengatakan hingga kemarin masih ada empat kabupaten yang belum menyerahkan softcopy yaitu Tulangbawang, Metro, Lampung Timur dan Pesawaran. Selebihnya sudah menyerahkan softcopy kepad Panwas di daerah masing-masing.

Nazar–sapaan akrabnya–sebelumnya mengatakan, kelambanan tersebut akan berdampak langsung dengan pengawasan di lapangan. Untuk itu, pihaknya segera mengirimkan surat resmi kepada KPU agar menyegerakan penyerahan softcopy dimaksud.

’’Itu kewajiban KPU. Dan berdasarkan undang-undang, KPU wajib menyerahkan softcopy paling lambat satu minggu setelah pleno. Kita akan tunggu hingga Jumat (20/9, Red), karena pleno dilakukan 13 September lalu,’’ jelasnya.

Jika tenggat waktu itu dilanggar, Nazar menegaskan, KPU telah melakukan pelanggaran administrasi. ’’KPU bisa dipidana. DPT itu produk hukum, maka harus dibagi. Karenanya, KPU harus segera menyerahkan,’’ ingatnya.

Nazar menjelaskan, hal tersebut menjadi amanat Pasal 295 UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (gyp/rnn/ful)

SE KPU Batalkan DPT


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial