Minggu, 15 September 2019
Home / Demokrasi / Uji Publik Pilkada Akhiri Dominasi Oligarki

Uji Publik Pilkada Akhiri Dominasi Oligarki

JAKARTA - Tahapan uji publik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dinilai masih diperlukan untuk mengakhiri dominasi oligarki yang dilakukan kalangan elit partai politik sehingga penyelenggaraan Pilkada juga bisa lebih demokratis.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, penghapusan uji publik dalam tahapan Pilkada berpotensi melanggengkan oligarki oleh elit parpol dalam penetapan calon yang akan diusung dalam pilkada tersebut.

Dengan demikian, hal itu juga dinilai dapat mengakibatkan terjadinya "simalakama demokrasi" yang sebenarnya diharapkan tidak terjadi di dalam Pilkada.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa uji publik juga diperlukan agar penentuan calon kepala daerah yang bakal berpartisipasi tidak hanya berasal dari kekuatan dana atau popularitas.

Untuk itu, Wakil Ketua DPD juga mengajak berbagai elemen masyarakat sipil untuk juga dapat turut lebih aktif dalam berpartisipasi guna lebih memberdayakan publik dalam mengawasi proses Pilkada.

Sebagaimana diwartakan, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus uji publik dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

"Ya kira-kira begitu (uji publik ditiadakan), kami semua bersepakat pada dasarnya tahapan yang kami persingkat," kata Rambe di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia menjelaskan Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat memberikan kewenangan penuh urusan penjaringan calon kepala daerah untuk didaftarkan ke KPU merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol, begitu juga dengan calon perseorangan.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) berpendapat bahwa penilaian dan kriteria uji kelayakan pejabat publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus jelas agar persetujuan tidak hanya berdasar lobi politik.

"Ke depan dibutuhkan penilaian dan kriteria yang jelas dari DPR dalam menentukan pejabat layak atau tidak agar uji kelayakan bukan hanya berdasar lobi politik," kata Koordinator Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Kamis (12/2).

Sebastian berpendapat selama ini uji kelayakan oleh DPR hanya formalitas, karena yang sebenarnya dijadikan pertimbangan adalah kepentingan fraksi dengan calon pejabat publik yang diuji. (Ant/Ard) Uji Publik Pilkada  Akhiri Dominasi Oligarki


Advertorial