Selasa, 21 Mei 2019
Home / Demokrasi / Tim Independen Harus Berwenang Kumpulkan Data

Tim Independen Harus Berwenang Kumpulkan Data

JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus memiliki kewenangan dalam mengumpulkan data terkait kasus yang melibatkan petinggi KPK-Polri, agar bisa menemukan fakta-fakta sesungguhnya.

"Tim harus diperkenankan (diberikan kewenangan) mendapatkan data yang akurat supaya fakta-fakta hukumnya jelas dan pasti," kata Siti Zuhro yang dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kurang tepat apabila tim independen yang beranggotakan tujuh orang itu hanya bertugas mengamati konflik KPK-Polri dari luar.

"Kayaknya kurang akurat (kalau hanya mengamati). Tidak ada bedanya dengan publik yang mengamati dari luar," ujar dia.

Dia mengatakan konflik KPK-Polri pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga SBY membentuk Tim 8.

Menurutnya, jika Jokowi mau belajar dari pengalaman sebelumnya, maka memang bisa saja dibentuk tim independen.

"Agar masalahnya segera 'clear', terang benderang dan tidak menjadi bumerang bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," terang dia.

Namun demikian dia memandang bahwa kewenangan yang harus dimiliki tim independen sebaiknya hanya sebatas membuktikan bahwa apakah kasus-kasus yang melibatkan petinggi KPK-Polri murni pelanggaran hukum atau nonhukum, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan.

Penyelesaian konflik kali ini juga semestinya dijadikan sarana untuk menghentikan/mengunci agar tak ada lagi cek-cok antarlembaga penegak hukum.

"Kalau tidak, maka cekcok atau konflik serupa akan terus berlangsung ketika peluang politisasi hukum dimungkinkan," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mencegah adanya kriminalisasi dalam persoalan antara KPK-Polri yang terjadi belakangan ini.

Tim independen ini terdiri dari tujuh orang antara lain mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, serta pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar.

Selain itu mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. (Ant/Ard)
Tim Independen Harus Berwenang Kumpulkan Data


Berita Terbaru
Berita Lainnya



Klik! View Mobile Edition

Advertorial