Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / Firman : Way Dadi Tak Perlu Dijual

Firman : Way Dadi Tak Perlu Dijual

Terkait Rencana Penjualan Salah Satu Aset Provinsi Lampung

SUNGGUH malang bagi Way Dadi yang menjadi aset provinsi namun selalu saja menjadi kambing hitam atas ketidaksediaan dana pemilihan gubernur bumi Lampung. Ya, kondisi ini membuat para legislator di DPRD Provinsi Lampung angkat bicara.

''jika tetap memaksakan penjualan lahan kepada masyarakat tersebut harus berdasarkan NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat tentunya akan keberatan dan kemungkinan besar tidak akan sanggup membayarnya,'' ujar Firmansyah, anggota komisi III DPRD Provinsi Lampung kemarin.

Kader partai Golkar ini mengatakan, saat ini kondisi lahan sudah berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saat ini, meski lahan dikuasai pemerintah daerah, namun telah ditempati oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi ini bakal menimbulkan kesulitan bagi pemprov mengambil opsi penggusuran saat warga tidak sanggup membeli lahan yang mereka itu.

“Langkah penggusuran pun bukan langkah yang baik karena akan menimbulkan konflik baru yang tidak bisa dianggap sepele,”kata dia.

Saat itu, Firman menganjurkan hal yang paling memungkinkan dilakukan pemerintah provinsi Lampung adalah dengan ”melempar” Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat yang saat ini menghuni lahan Way Dadi. Dengan demikian, Pemprov tetap mendapatkan suntikan dana melalui pembayaran HGB yang dibayar dimuka untuk masa 20 tahun, masyarakat terayomi dan Pemprov tidak kehilangan hak kepemilikan atas  tanah.

“Masyarakat juga bisa tenang dengan mengantongi sertifikat HGB. Saya rasa, sistim seperti jauh lebih baik ketimbang menjual Way Dadi. Mengenai besaran retribusi, itu yang mesti dibicarakan lebih jauh. Tidak terlalu memberatkan orang yang mukim, tapi Pemprov juga memperoleh keuntungan. Win-win solution lah,” terang Firmansyah.


Ia memisalkan jika pemerintah mengambil harga retribusi terendah sebesar Rp100 saja untuk lahan seluas 88,6 hektar atau sekisar 880.600 meter, maka pemprov sudah bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp88.060.000 setiap bulannya.

“Artinya selama satu tahun pemerintah provinsi Lampung bisa memperoleh hampir Rp1 miliar, dikalikan saja selama 20 tahun maka akan didapatkan penghasilan yang lumayan,” ujarnya.

Memang,lanjut dia, pendapatan itu terbilang jauh dari target yang dicanangkan pemerintah provinsi Lampung yang mencapai angka Rp337 miliar. ”Tapi kan kita juga harus bijak mensikapinya. Jangan melihat jika kita ini harus mengejar PAD yang setinggi–tingginya sementara hal tersebut akan menjadi beban masyarakat. Jadi yang harusnya kita fikirkan adalah u bagaimana mendapatkan PAD tanpa membebani masyarakat, fungsi pemerintah kan seperti itu,” paparnya.(lia/jar)

Firman : Way Dadi Tak Perlu Dijual


Berita Terbaru
Berita Lainnya


Advertorial