Senin, 14 Oktober 2019
Home / Demokrasi / Keuangan Provinsi Jadi Sorotan

Keuangan Provinsi Jadi Sorotan

PANITIA Khusus (Pansus) DPRD Lampung rekomendasikan gubernur untuk genjot peningkatan pengawasan dan tata laksana manajemen keuangan daerah. Tak hanya itu saja, gubernur juga mesti bisa memperbaiki siten menganggaran belanjabagi hasil kepada tiap kabupaten/kota d Lampung sesuai pendapatan tahun berjalan.

Pernyataan ini muncull sebagai evaluasi pansus terhadap pengelolaan anggaran pemerintah provinsi Lampung terkait pengelolaan keuangan daerah yang merupakan instrumen vital di dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini dilakukan lantaran kualitas manajemen keuangan menggambarkan kapasitas kelembagaan dalam manajemen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.


Ketua Pansus, Imer Darius mengungkapkan, jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, jumlah pendapatan daerah pada tahun anggaran 2012 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain yang sah mengalami peningkatan cukup signifikan.

''Tahun Anggaran 2011 hanya Rp2.508.733.533.309,29 menjadi Rp3.721.020.415.490 di 2012 atau mencapai 93,02 persen dari rencana anggaran sebesar Rp4.000.306.794.341,68,'' ungkap Imer kemarin.

Kondisi itu,lanjutnya, secara umum ditunjang oleh komponen Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1.280.851.521.963 atau jika diprosentasekan mencapai 100,67 persen. Ia menambahkan, yang perlu menjadi perhatian terkait dengan uraian jumlah pendapatan tersebut adalah kecenderungan melemahnya pencapaian unsur-unsur pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Unsur - unsur tersebut yakni berupa Pendapatan Pajak Daerah (97,73 persen), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1,35 persen) dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah (55,66 persen).

Selain itu melemahnya unsur-unsur tersebut lantaran over ekspektasi pendapatan dari komponen Pendapatan Transfer dan komponen Pendapatan yang Sah, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (96,22 persen), Pendapatan Hibah (33,37 persen) dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (95,62 persen).

Namun, kata dia, meski terjadi peningkatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2012, disisi lain terjadi  peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp3.363.892.812.536,15 jika dibandingkan 2011 yang hanya sebesar Rp2.159.104.269.385.

Ada hal yang kemudian perlu menjadi perhatian dimana ada dominasi rasio Belanja Operasi sebesar Rp. 2.510.329.830.046,15 atau 74,63 persen dibandingkan Belanja Modal sebesar Rp831.950.659.490 atau 24,71 persen dan Belanja Tak Terduga sekitar Rp21.612.323.000 atau 0,62 persen serta defisit anggaran yang mencapai Rp114.975.936.329,31.

Menurut Imer, ini melampaui pentingnya proporsionalitas komposisi anggaran dalam implementasi manajemen keuangan daerah. Sementara realisasi Transfer Bagi Hasil ke kabupaten kota yang hanya 90,17 persen.

Mengenai penyelesaian permasalahan kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung dalam belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten kota per 31 Desember 2012 sebesar Rp290.340.587.523,75.


Pada bagian lain,Pansus menilai bahwa besaran nilai belanja tidak langsung di dalam struktur anggaran belum diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan optimalisasi layanan kepada masyarakat.Pansus juga membidik sistem pengendalian internal dimana prosedur pencairan atau pemindahbukuan kas daerah kepada bendahara pengeluaran dan pihak ketiga tidak efisien sehingga ada peluang penyalahgunaan dalam pencairan kas daerah.

''Ada temuan jika prosedur pencairan dana dari BUD terlalu panjang sehingga mengakibatkan in-efisiensi serta pelemahan fungsi SP2D karena tidak lagi menjadi satu - satunya alat perintah pemindahbukuan dari RKUD kepada para pihak selaku penerima pembayaran,'' papar Ir. Hj. Nurhasanah selaku sekretaris pansus saat rapat paripurna di gedung dewan kemari,(23/7).

Kondisi seperti itu, pansus menilai bahwa sekretaris daerah kurang melakukan pengawasan pos pencairan SP2D. Artinya, manajemen kas yang diterapkan sekprov kurang baik.

Penilaian ini berdasarkan temuan 16 SPM yang bernilai Rp23.534.545.800 pada Dinas Pengairan dan Pemukiman yang SP2D nya belum diterbitkanbitkan.Sehingga pada akhirnya pansus DPRD menyimpulkan jika sekretaris daerah belum menjalankan fungsi dan kewenangan secara optimal dalam pengendalian atas perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan pemerintah provinsi Lampung.Sayang, Sekprov Lampung, Berlian Tihang berkomentar terkait penilain pansus DPRD ini. (lia/jar)

Keuangan Provinsi Jadi Sorotan


Advertorial