Minggu, 15 September 2019
Home / Berita Utama / Soal Ibu Kota Baru, Wakil Ketua DPR: Tidak Boleh Kita Membangun Jantung Dari Negara Memakai Uang Swasta

Soal Ibu Kota Baru, Wakil Ketua DPR: Tidak Boleh Kita Membangun Jantung Dari Negara Memakai Uang Swasta

Jakarta– Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding banyak yang aneh dari kemauan pemerintah soal pemindahan ibu kota, termasuk di antaranya soal anggaran.

"Yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu," kata Fahri di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

Ia pun mengingatkan lagi saat DPR meminta pembangunan gedung dengan anggaran perencanaan Rp30 miliar tahun pertama, Rp600 miliar tahun kedua, dan Rp400 miliar sampai 'setengah mati bolak-baliknya'. Akibatnya terhambat sampai sekarang.

"Tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp500 triliun, itu mustahil. Jadi agak sulit, maksudnya itu yang saya mau katakan kepada menteri seharusnya itu dibikin lebih soft sedikit, jangan Presiden yang menanggung,” katanya.

Menurut Fahri, kajiannya harus lebih dingin dan lebih pelan-pelan dari bawah disosialisasikan. Sebab, pemindahan ibu kota bukan seperti membuat kota seperti Bumi Serpong Damai atau Meikarta.

"Ini membuat jantung dari Republik yang harus dihitung betul itu, karena letaknya, sejarahnya dan konten-konten sosiologi yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang. Mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun, jadi enggak gampang itu ruhnya dicabut," ujarnya.

Seharusnya, menurut Fahri, Menteri Keuangan menyebut dari mana sumber keuangan pindah ibu kota. Padahal, alokasi tersebut paling penting untuk disebut.

"Dugaan saya ini kayak kebut-kebutan itu ya. Saya baca itu—mohon maaf—saya baca naskahnya itu naskah, ya, power point dan gambar-gambarnya itu banyak yang unik-uniklah: masa disebut membangun hunian yang layak, terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima. Ini apa kayak pengembang gitu lho," kata Fahri.

Ia mengungkapkan yang dikirimkan Presiden kepada DPR juga belum dalam bentuk RUU atau naskah akademik. Tapi, hanya power pointsebanyak 157 halaman semacam pemberitahuan.

"Itu kan kajiannya multidimensional. RUU ini kan banyak yang harus diubah itu akibat dari pemindahan ibu kota itu. Dan prosesnya panjang, tak terlalu mudah," katanya. (viva) Soal Ibu Kota Baru, Wakil Ketua DPR: Tidak Boleh Kita Membangun Jantung Dari Negara Memakai Uang Swasta
Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 27 Agustus 2019 | 23:11 WIB )



Advertorial

Advertise