Selasa, 16 Juli 2019
Home / Berita Utama / Diduga Mantan Guru yang Jadi Lurah, Dalang Sengketa Tanah PTSL di Tangsel

Diduga Mantan Guru yang Jadi Lurah, Dalang Sengketa Tanah PTSL di Tangsel

Jakarta - Pungutan liar dan sengketa tanah yang sempat heboh di awal tahun 2019 di Tangerang Selatan (Tangsel) diduga didalangi salah satu oknum lurah. Menariknya, oknum lurah tersebut sebelumnya memiliki jabatan fungsional sebagai guru di salah satu sekolah dasar.

Mantan guru sekolah dasar (SD) yang memiliki jenggot dan hobi bersepeda itu mendapatkan penghargaan jabatan struktural sebagai lurah dari Walikota Tangerang 
Selatan. Hal itu disebut-sebut karena loyalitasnya sebagai pendukung Airin Rachma Diany saat menjadi calon walikota (cawalkot).

Kesuksesan pria berjenggot yang bernama Munadih dalam mengambil hati warga di Kelurahan Pondok Aren berlangsung sesaat. Menurut sumber yang bisa dipercaya, usai dilantik sebagai lurah, sikap keakuannya sebagai pejabat pemerintahan paling kecil itu mulai terlihat. 

"JIka tidak salah, pada tahun 2017 di sini ada proyek pembangunan saluran air yang menyebabkan rawan dengan kemacetan. Kemacetan tersebut disebabkan limbah tanah yang dihasilkan tidak langsung diangkat tapi dibiarkan berada di bahu jalan," kata sumber tersebut kepada wartawan di pertigaan Gopli, Pondok Aren, 
Tangsel (17/06/2019).

Sumber itu menambahkan, kemacetan di Jalan Raya Pondok Aren yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan memang macet, namun akibat adanya 
ketidakdisiplinan pengerjaan limbah proyek, jalan yang tidak terlalu besar itu makin menyempit dan bertambah parah. Dia menyebutkan saat hal itu dilaporkan ke kelurahan, Munadih tidak menanggapi pengaduan warganya yang terganggu.

"Lurah Munadih jawabannya ketus dan terkesan arogan, dia bilang bikin laporannya jangan ke sini tapi ke internet. Sombong betul setelah jadi lurah, dulu 
ngemis-ngemis agar kita milih Airin. Untungnya sekarang dia dipindah tidak di sini lagi. Dia sudah jadi lurah di Perigi Baru," kata sumber tersebut.

Jefry warga Pondok Aren lainnya juga mengaku pernah dimintai dana oleh oknum di kelurahan ketika ingin mendaftarkan bidang tanah yang berstatus akte jual beli (AJB) milik kedua orang tuanya. Hal itu dilakukan di sekitar bulan September 2018 saat mendengar adanya program Pencatatan Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menurut Jefry, uang yang diminta oknum tersebut setelah dihitung 6 % dari NJOP dikenakan 5-6 juta.

"Setelah dihitung-hitung dan dikali 6 % dari NJOP kami diwajibkan membayar senilai Rp 6 Juta. Saudara saya yang juga mengurus hal yang sama juga dikenakan biaya meski lebih murah sekitar Rp. 5.5 Juta," katanya Jefry yang merupakan karyawan swasta.

Jefry sempat menanyakan pendaftaran PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak dipungut biaya alias gratis. Namun oknum kelurahan yang ditemuinya itu berdalih untuk administrasi dan tandatangan lurah.

"Selain untuk operasional dan administrasi, biasanya pak lurah minta bagiannya mas, katanya untuk uang tinta. Saya lupa nama lurahnya," kata Jefry.

koordinator divisi advokasi dan investigasi lembaga kebijakan publik Tangerang Transparency Public Watch (TRUTH) J. Nugroho menegaskan memang ada praktik pungli dalam program PTSL di Kota Tangsel.

Untuk itu Jupry mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menindak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

“Seharusnya sesuai Pasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 2016 Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta, namun pada faktanya masyakarat diminta lebih dari ketentuan yang berlaku, bahkan diatas 5%. Praktik ini jika merujuk pada UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, termasuk dalam katagori tindak pidana korupsi, pemerasan dengan jabatan,” terangnya.

Munadih sendiri saat dihubungi melalui telepon, enggan berbicara banyak terkait adanya pungutan liar di Kelurahan Pondok Aren saat dia menjabat sebagai lurah di sana. Dia pun juga membantah jika dirinya sombong terhadap pengaduan warganya.

"Wah itu sudah lama, saya tidak mau berkomentar tentang pekerjaan anak-anak terkait PTSL di Kelurahan Pondok Aren. Besok saja kita ketemu jangan ditelepon wawancaranya," kata Munadih menutup pembicaraan.


Diduga Mantan Guru yang Jadi Lurah, Dalang Sengketa Tanah PTSL di Tangsel


Berita Terbaru
Berita Lainnya




Klik! View Mobile Edition

Advertorial

Advertise