Rabu, 20 September 2017
Home / Berita Utama / KPK Didesak "Tangkap" Setya Novanto!

KPK Didesak "Tangkap" Setya Novanto!


Senator.co.id, Jakarta- Jaringan aktivis ProDemokrasi desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  segera menangkap dan mengadili Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan tindak pidana korupsi KTP Elektronik. 

Tak hanya Setya Novanto,  Massa ProDem yang menggelar aksi massa di depan gedung KPK di Jakarta (7/9/17) meminta agar  Melchias Marcus Mekeng, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo serta seluruh terduga koruptor E-KTP harus diproses secara hukum. 

"KPK harus jujur, trengginas dan segera menuntaskan kasus E-KTP serta kasus-kasus korupsi besar lainnya yang mangkrak bertahun-tahun. Ini mesti dilakukan agar dapat kembali meraih kepercayaan publik sesuai amanat reformasi 1998,"ujar Agung W Hadi,  Korwil ProDem DKI Jakarta melalui keterangan tertulis (7/9/17).

ProDem juga meminta agar Pansus Hak Angket KPK di DPR RI mesti dilakukan untuk memperkuat kelembagaan KPK sesuai fungsi dan kewenangan yang diatur oleh Undang-undang sehingga mampu memenuhi rasa keadilan rakyat.

"Dan apabila ini tidak terjadi maka kami akan menyiapkan Pansus Rakyat,"tegasnya. 

Menurutnya,  saat ini arah pemberantasan korupsi yang menjadi amanat utama Reformasi 1998 berada di titik nadir. Berbagai kasus besar lama tak kunjung tuntas, kasus-kasus baru terus bermunculan. Yang terbaru adalah skandal besar korupsi KTP elektronik yang merugikan negara trilyunan rupiah.

Bahkan, kasus ini menjadi titik perseteruan antara KPK dengan Pansus Hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang kian panas.

Menurutnya, kasus ini membuka kotak pandora pemberantasan korupsi di Indonesia yang banyak anomali dan deviasi. Di tengah pro-kontra seperti dugaan miring bahwa Pansus Hak Angket KPK di DPR RI lahir akibat tarik-menarik kepentingan antara KPK dengan DPR RI yang hendak melindungi anggotanya, juga terkuaknya berbagai problem dan friksi di internal kelembagaan KPK yang sangat menyedihkan.

"Ironisnya problem pokok penuntasan E-KTP tak terlihat cerah malah sibuk konfrontasi adu wacana dan argumentasi yang menambah keruwetan, menghabiskan energi publik dan melemahkan kinerja sinergisitas antar lembaga negara di bidang pemberantasan korupsi. Dampaknya akan membuat rakyat makin kecewa terkait arah pemberantasan korupsi yang adil, transparan, akuntabel dan berintegritas yang kian jauh dari harapan,"paparnya.  (dit/rif)

KPK Didesak


Berita Terbaru
Berita Lainnya
Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 7 September 2017 | 21:03 WIB )